A Simple Key For reformasi intelijen indonesia Unveiled

A Simple Key For reformasi intelijen indonesia Unveiled

Blog Article

Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.

Media massa sangat efektif menggiring opini publik, untuk menghakimi sesuatu yang belum pasti terjadi. Medan perang intelijen ke depan adalah informasi dan pembentukan opini. Penggalangan media dan opini yang intens tanpa mengabaikan kebebasan pers, harus dilakukan secara terpola dan komprehensif. Dalam hal ini kuncinya bukan hanya bereaksi dan melakukan counter

Sebelumnya pada awal tahun 1998- 2005 aksi terorisme di Indonesia mempunyai modus serangan dengan skala besar seperti perampokan,peracunan, pengeboman daya ledak tinggi, dan mereka mempunyai concentrate on musuh, yaitu musuh jarak jauh (

… What about All those unregistered teams, how can we regulate how they need to be disbanded? We want a transparent authorized basis… Could you imagine if Professional-IS men and women made a speech at a public party similar to the Vehicle Absolutely free Working day then declared that the government were being infidels and killing them needs to be justified?”

Indonesia harus mampu memperkuat intelijen negara guna mewaspadai dan mengantisipasi terjadinya pendadakan strategis. Intilijen harus mampu menjalankan fungsinya yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

The 1000-website page Monthly bill was criticized because the start in the year for weakening Advantages to staff, like the relieve of choosing and firing personnel. The Monthly bill was also claimed to weaken the role of district governments in determining wage degrees.

untuk melakukan operasi dan ternyata kegiatan/operasi tersebut terbukti melanggar hukum. Dalam kasus ini seharusnya ada hukum yang mengatur perlindungan terhadap personel intelijen negara yang melakukan tindakan melanggar hukum, karena kesalahan dari sang person dalam memberikan perintah.

This article will briefly retrace the history of Indonesia’s strategic intelligence dynamics because its inception and provide an Investigation of the present status of political democratization on the whole and intelligence reform particularly after 1998.

It is not crystal clear which authorities body is accountable for registering societal businesses. Article 8 of Legislation No. 17 of 2013 on Societal Corporations, which specified the registration authorities depending on the geographical degree of a company, was struck down from the Constitutional Court in December 2014. The federal government has not supplied a Governing administration Regulation on this subject.

Informasi keamanan nasional tersebut akan tergambar dari hasil koordinasi lintas lembaga intelijen negara, sehingga bisa dijadikan pemetaan oleh pengambil kebijakan.

Praktik intelijen Indonesia pada period Orde Baru kerap dikenal sebagai "intelijen hitam"dimana intelijen beroperasi untuk mengatasi ancaman terhadap rezim penguasa.

Dengan justifikasi melawan paham komunisme yang periksa di sini mengancam kedaulatan ideologi negara, keamanan dan ketahanan nasional, Presiden Soeharto melucuti agen-agen Badan Pusat Intilijen di bawah kendali militer dengan membentuk Badan Kooordinasi Intelijen (BAKIN) pada 22 Mei 1967 yang langsung berada di bawah kendalinya dan berfungsi mengendalikan simpul-simpul intelijen pada divisi militer dan institusi sipil.

One of many variables producing the remarkable strategic intelligence ‘ability’ was the entire control of intelligence by President Soeharto in the course of the Orde Baru

Any pure man or woman (not which includes a insignificant) or even a lawful entity can located a Basis or association. The Legislation on Foundations presents that a single man or woman or maybe more can identified a Basis.